Rapat Koordinasi Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Bidang Kebudayaan

Jakarta – Rapat Koordinasi Program UNESCO Bidang Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 17 November 2016 ini selain sebagai ajang silaturahmi antar Kementerian Lembaga Pelaksana Teknis Program UNESCO Bidang Kebudayaan, juga merupakan wujud upaya KNIU untuk mengingatkan dan mengajak National Focal Points Program UNESCO Bidang Kebudayaan untuk mengevaluasi kinerja dan kerja bersama dalam pelaksanaan serta perencanaan Program UNESCO Bidang Kebudayaan. Rakor dihadiri oleh peserta dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, Bappenas dan UNESCO Jakarta Office. Rapat Koordinasi Program UNESCO Bidang Kebudayaan ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Tematik Program Bidang UNESCO yang dilaksanakan oleh KNIU, setelah sebelumnya dilaksanakan Rakor Program Bidang Sains dan Komunikasi Informasi.

Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Arief Rachman mengungkapkan, “Pertemuan Koordinasi ini tidak untuk membahas substansi Kebudayaan ataupun mendefinisikan apa itu budaya, kami ingin mengerucutkan pertemuan ini sebagai wadah evaluasi apakah program-program Kebudayaan UNESCO itu kita kerjakan dengan baik atau tidak, lebih ke teknis dan mekanisme”.

Menjadi moderator dalam pertemuan ini adalah Dohardo Pakpahan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Gulfan Afero dari Kementerian Luar Negeri serta menghadirkan 6 (enam) narasumber dari Kementerian Lembaga terkait Program UNESCO Bidang Kebudayaan. Pada sesi pertama, Asisten Deputi Bidang Kebudayaan Kemenko PMK, Pamuji Lestari mengajak peserta untuk melihat kembali Koordinasi Kementerian/lembaga National Focal Points di Indonesia serta Partisipasi Indonesia pada lembaga-lembaga UNESCO Bidang Kebudayaan. Direktur Sosial Budaya dan OINB Kementerian Luar Negeri, Arko Hananto kemudian menjelaskan Mekanisme Kerjasama Pemerintah Indonesia – UNESCO, mekanisme ratifikasi konvensi UNESCO Bidang Kebudayaan dan tindak lanjut pasca ratifikasi. Menutup sesi pertama, Aman Wirakartakusumah memaparkan Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya (Konvensi 2005)/Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (Convention 20015). Sesi kedua diawali oleh Anton Wibisono, Kepala Seksi Pengelolaan, Sub Direktorat Warisan Budaya Benda, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud menyampaikan Informasi Perkembangan Pelaksanaan Program dan Nominasi Warisan Budaya Benda Indonesia. Pemateri berikutnya, Ibu Elisabeth Gurning, Kepala Sub Direktorat Infrastruktur Sub Sektor Ekonomi Kreatif, Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Fisik, Badan Ekonomi Kreatif membawakan bahasan Perkembangan Pelaksanaan Program UNESCO Creative Cities Network/Jejaring Kota Kreatif UNESCO. Sesi kedua diakhiri dengan penyampaian informasi Perkembangan Pelaksanaan Program dan Nominasi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Lien Dwiari R., Kepala Sub Direktorat Warisan Budaya Tak Benda, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud.

Menutup pertemuan, Arief Rachman mengungkapkan keyakinannya bahwa peserta yang hadir adalah mereka yang betul-betul concern pada Kebudayaan. Arief menggarisbawahi pentingnya Kementerian Lembaga untuk tidak masuk ke dalam zona pesimis. “We share all our concerns, we are not creating problem but we look at the problem to solve the problem”, ujarnya. Lebih lanjut disampaikan, keberlangsungan dan kesinambungan kerjasama semua elemen Kementerian Lembaga diharapkan senantiasa terjaga dalam merawat dan melestarikan Kebudayaan Indonesia.