Program Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan organisasi adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki (Artikel 1 dari konstitusi UNESCO). Dari seluruh organisasi PBB yang ada, UNESCO adalah satu-satunya yang memandatkan negara anggotanya untuk membentuk Komisi Nasional sebagaimana klausul yang tertuang dalam Piagam Komisi Nasional untuk UNESCO.

Fungsi Komisi Nasional menurut Piagam Komisi Nasional untuk UNESCO adalah untuk terlibat dalam kegiatan UNESCO, badan-badan, lembaga-lembaga, organisasi dan individu yang bekerja untuk kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan informasi sehingga setiap Negara anggota dapat berkontribusi dalam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, negara anggota juga dapat berperan dalam meningkatkan dan merumuskan program-program UNESCO. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komisi Nasional bekerja sama, mendorong partisipasi, menyebarluaskan informasi tentang tujuan program dan kegiatan UNESCO dengan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Mandat ini sejalan dengan penjelasan tugas KNIU yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0257/P/1977 Pasal 2 yaitu melancarkan usaha dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan komunikasi dalam rangka program pemerintah dan program UNESCO.

Di Indonesia, program-program UNESCO diterjemahkan ke dalam 4 tematik besar yaitu;
1. Sektor Pendidikan
2. Sektor Ilmu Pengetahuan
3. Sektor Kebudayaan
4. Sektor Komunikasi dan Informasi