Dasar Hukum Pendirian KNIU

KNIU didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0257/0/1984 tanggal 11 Juli 1977 tentang Pembubaran Lembaga Nasional Indonesia untuk UNESCO dan Pembentukan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Dalam Keputusan tersebut disebutkan:

“KNIU adalah lembaga yang bertugas melancarkan usaha dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayan dan komunikasi dalam rangka program Pemerintah dan Program UNESCO.”
“Lembaga KNIU berfungsi untuk (1) melancarkan usaha pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan komunikasi di Indonesia melalui kerja sama dengan UNESCO, (2) meningkatkan peranan partisipasi Indonesia dalam dunia internasional khususnya dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan komunikasi, (3) ikut serta mengambil peranan dalam menetapkan program dan kegiatan UNESCO dengan mengingat kepentingan nasional dan internasional.”

KNIU didirikan sesuai dengan konstitusi UNESCO 1945 pada Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

“Each Member State shall make such arrangements as suit its particular conditions for the purpose of associating its principal bodies interested in educational, scientifi c and cultural matters with the work of the Organization, preferably by the form- ation of a National Commission broadly representative of the government and such bodies.”
Selanjutnya pada ayat (2) Pasal 7 Konstitusi UNESCO diatur mengenai tugas dari Komisi Nasional sebagai berikut:
“National Commissions or National Cooperating Bodies, where they exist, shall act in an advisory capacity to their respective delegations to the General Conference, to the representatives and alternates of their countries on the Executive Board and to their Governments in matters relating to the Organization and shall function as agencies of liaison in all matters of interest to it.”

Piagam Komisi Nasional yang diadopsi oleh Sidang Umum UNESCO sebagai resolusi pada pertemuan sesi ke-20 tanggal 27 November 1978 disebutkan tentang manfaat, fungsi, dan peran Komisi Nasional UNESCO, tanggung jawab negara anggota kepada Komisi Nasionalnya, serta tanggung jawab UNESCO kepada Komisi Nasional. Pada Pembukaan Piagam Komisi Nasional disebutkan bahwa:

“…National Commissions be strengthened as advisory, liaison, information and executive bodies …”

Piagam Komisi Nasional untuk UNESCO

Diterjemahkan dari :
Charter of National Commisions for UNESCO, adopted by the General Conference at its 20th Session

Tujuan dan Fungsi

  1. Fungsi Komisi Nasional adalah untuk terlibat dalam kegiatan UNESCO, badan-badan, lembaga-lembaga, organisasi dan individu yang bekerja untuk kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan informasi sehingga setiap Negara anggota dapat berkontribusi dalam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, Negara anggota juga dapat berperan dalam meningkatkan dan merumuskan program-program UNESCO.
  2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komisi Nasional bekerja sama, mendorong partisipasi, menyebarluaskan informasi tentang tujuan program dan kegiatan UNESCO dengan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
  3. Selain itu, Komisi Nasional juga dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui UNDP, UNEP, UNFPA, dan program internasional lainnya. Komisi Nasional juga berperan untuk mencari dan mengelola anggaran, berpartisipasi dan berinisiatif untuk melakukan kegiatan agar tercapai tujuan umum UNESCO.
  4. Komisi Nasional berkolaborasi dengan kantor-kantor regional UNESCO dalam membina daerah kerjasama subregional dan bilateral di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya daan informasi.

Peran Komisi Nasional dalam Hubungan Mereka dengan Negara-negara Anggota

  1. Setiap Negara Anggota mendefinisikan tanggung jawab Komisi Nasional masing-masing. Secara umum, Komisi Nasional:
    1. Membina hubungan dekat antara lembaga dan jasa negara, profesional dan asosiasi, universitas dan pusat penelitian dan pendidikan, dan lembaga lainnya yang berfokus pada pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan informasi.
    2. Bekerjasama dengan delegasi dari masing-masing pemerintah pada Konferensi Umum yang diselenggarakan oleh UNESCO, yaitu dengan mempersiapkan kontribusi dari pemerintah mereka dalam pertemuan ini.
    3. Mengikuti pengembangan program UNESCO dan panggilan perhatian dari lembaga yang sesuai dengan potensi keuntungan kerja sama internasional.
    4. Memberikan kontribusi kegiatan nasional yang berkaitan dengan program UNESCO dan mengevaluasinya.
    5. Menyediakan saluran untuk menyebarkan informasi yang diperoleh dari negara lain terkait dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan informasi.
    6. Mendorong adanya dialog interdisipliner dan kerja sama antara instansi terkait dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan informasi.
  2. Tergantung pada pengaturan yang dibuat oleh masing-masing Negara Anggota, Komisi Nasional juga dapat diharapkan, antara lain:
    1. Untuk berasumsi, sendiri atau pun bekerja sama dengan badan-badan lainnya, bertanggung jawab untuk pengoperasian proyek UNESCO di negara dan untuk berpartisipasi dalam aktivitas UNESCO di wilayah subregional, regional, atau pun internasional.
    2. Untuk menginformasikan institusi nasional dan rekomendasi yang diterapkan oleh Konferensi Umum dan pertemuan lainnya, atau pun yang termasuk ke dalam studi dan laporan.

Jasa yang diberikan untuk UNESCO oleh Komisi Nasional

  1. Setiap negara anggota, Komisi Nasional menjamin kehadiran UNESCO di negaranya dan berkontribusi untuk mempromosikan kerjasama internasional di bidang aktivitas intelektual.
  2. Komisi Nasional merupakan sumber informasi penting bagi UNESCO pada kebutuhan nasional dan prioritas dalam hal pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan informasi, dan Organisasi dapat mempersiapkan program-program kerja yang akan dilaksanakan.
  3. Komisi Nasional menyebarkan informasi kepada media masa dan masyarakat umum, berdasarkan objektivitas UNESCO, program, dan kegiatannya serta individu dan institusi yang memiliki konsentrasi sama dengan UNESCO.
  4. Komisi Nasional harus terampil berkontribusi secara efektif untuk mengimplementasikan program-program UNESCO dengan memobilisasi bantuan dan dukungan kepada negara, khususnya komunitas-komunitas, dan tanggung jawab operasional untuk beberapa kegiatan program UNESCO.

Tanggung Jawab Negara Anggota terhadap Komisi Nasional

  1. Berdasarkan pasal VII Konstitusi, memberikan Komisi Nasional status, struktur, dan sumber daya yang diperlukan merupakan tugas masing-masing Negara Anggota.
  2. Komisi Nasional akan merepresentasikan departemen kementerian, layanan, dan badan-badan lainnya. Anggotanya harus cukup senior dan kompeten, juga mampu memberikan kontribusi bagi UNESCO.
  3. Komisi Nasional dapat mencakup eksekutif, badan komite, badan koordinasi, dan badan-badan lainnya, yang sesuai.
  4. Agar berjalan efektif, Komisi Nasional mencakup:
    1. Status hukum yang konsisten dengan Pasal VII Konstitusi UNESCO dan ketentuan dari Piagam ini yang jelas mendefinisikan tanggung jawab berada di tangan Komisi Nasional, keanggotaannya, kondisi yang mengatur operasi, dan sumber daya.
    2. Sekretariat tetap, dilengkapi dengan:
      1. Staf tingkat tinggi yang khususnya itu adalah Sekretaris Jenderal, harus didefinisikan secara jelas dan siapa yang harus diangkat untuk periode yang lama demi terjaminnya kelangsungan pengalaman.
      2. kewenangan yang cukup dan sarana keuangan untuk mengaktifkannya sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan efisien dan untuk meningkatkan partisipasinya dalam aktivitas organisasi.
  5. Hal ini penting bagi kerja sama yang erat untuk didirikan di setiap Negara Anggota antara delegasi permanen untuk UNESCO dan Komisi Nasionalnya.

Tanggung Jawab UNESCO terhadap Komisi Nasional

  1. Direktur Jendral UNESCO dapt mengambil langkah yang tepat untuk melibatkan Komisi Nasional dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dan program organisasi dan memastikan hubungan didirikan diantara berbagai jasa regional, pusat dan kantor Komisi Nasional.
  2. Organisasi mendorong pengembangan Komisi Nasional dan persedian untuk memaksimalkan kemampuan dengan fasilitias yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi mereka:
    1. Dengan memberikan saran dan membuat jasa konsultan dari sekretariat sesuai dengan permintaan, untuk membangun atau menata Komisi Nasional;
    2. Dengan memberikan pelatihan untuk Sekretaris Jendral baru dan pejabat lain di Komisi Nasional;
    3. Dengan memberikan bantuan meterial;
    4. Dengan menginformasikan semua misi untuk mengunjungi pejabat, konsultan, dan kegiatan UNESCO lainnya di negara mereka;
    5. Dengan memberikan bahan dokumentasi dan informasi;
    6. Dengan memberikan dukungan kepada Komisi Nasional dalam terjemahan, adaptasi, dan penyebaran publikasi dan dokumen dari UNESCO dalam bahasa nasional, dan bantuan dalam memproduksi publikasi mereka.
  3. UNESCO dapat memperluas dan mengembangkan aksinya melalui Komisi Nasional dengan:
    1. Memasuki kontrak dengan Komisi Nasional untuk melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam program;
    2. Memberikan dukungan dana untuk subregional reguler dan pertemuan regional yang diselenggarakan Komisi Nasional untuk mencapai tujuan bersama;
    3. Memberikan saran dan dukungan seperti pertemuan dengan pejabat UNESCO;
    4. Membina hubungan kerjasama yang memungkinkan pengambilan keputusan di pertemuan subregional dan regional untuk ditindak lanjuti;
    5. Memberikan dukungan dana dan teknis untuk mendukung Komisi Nasional;
    6. Membina pertemuan Sekretaris Jendral, terutama yang berhubungan dengan Konferensi Jendral.
  4. UNESCO menghubungkan Komisi Nasional dari berbagai wilayah dengan meneruskan dan meningkatkan dukungan kepada:
    1. Pertemuan dari kelompok Sekretaris Jendral dari seluruh wilayah untuk bertukar ide dan pengalaman;
    2. Konsultasi kolektif antar Sekretaris Jendral Komisi Nasional;
    3. Pengiriman Komisi Nasional dari satu negara ke negara lain;
    4. Kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Komisi Nasional dari berbagai wilayah.