UNESCO Gelar Forum Kebudayaan Dunia, Hilmar Farid: Kebudayaan Merupakan Komponen Kunci dalam Rencana Pembangunan Nasional
Paris, KNIU — Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO) kembali menggelar pertemuan menteri-menteri kebudayaan sedunia pada Selasa (19/11/2019). Acara ini berlangsung di sela rangkaian Sidang Umum UNESCO ke-40 yang dilaksanakan di Kantor Pusat UNESCO, Paris, Prancis. Forum Menteri Kebudayaan 2019 merupakan forum terbesar yang dilaksanakan dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun terakhir dan dihadiri oleh lebih dari 120 menteri kebudayaan dan perwakilan tinggi pemerintahan dari masing-masing Negara Anggota UNESCO.
Dua puluh tahun memisahkan kita dari konferensi antar pemerintah menteri-menteri kebudayaan. Sejak saat itu, wajah dunia telah berubah. Budaya memiliki peran mendasar dalam menghadapi tantangan abad ini. Dalam menghadapi kekacauan global dan kelumpuhan beberapa institusi, budaya dapat menjadi bahasa umum yang memecah hambatan-hambatan tersebut, kata Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, saat membuka forum.
Forum Menteri Kebudayaan 2019 mengusung tema Culture and Public Policy for Sustainable Development” (Kebudayaan dan Kebijakan Publik untuk Pembangunan Berkelanjutan). Forum ini bertujuan untuk membahas prioritas, tantangan, dan peluang dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebudayaan dalam kebijakan di negara masing-masing, khususnya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Peran budaya dalam membangun masyarakat yang lebih kohesif, tangguh, dan inklusif adalah isu utama yang diangkat oleh para panelis. Para menteri dan perwakilan tinggi pemerintahan masing-masing Negara Anggota UNESCO berbagi pengalaman dan menguraikan visi mereka dalam diskusi yang dibagi ke dalam empat panel. Pada kesempatan ini, perwakilan Indonesia duduk sebagai pembicara pada panel dengan tema, Culture in The Public Space, an Engine for Social and Urban Transformationa (Budaya dalam ruang publik, sebuah mesin penggerak untuk transformasi sosial dan perkotaan).
Mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, menyampaikan bahwa kebudayaan merupakan komponen kunci dalam rencana pembangunan nasional. Setidaknya ada tiga hal yang telah dilakukan dalam upaya pemajuan kebudayaan di Indonesia.
Kami telah mengembangan platform budaya yang disebut Indonesiana. Platform ini memainkan peran sebagai jembatan antara pemerintah daerah dengan seniman atau pekerja budaya untuk menciptakan festival kolaborasi, yang membantu membawa keragaman ekspresi budaya kepada orang-orang di seluruh Indonesia, katanya.
Platform ini, lanjut Hilmar, dirancang untuk mempelopori peningkatan manajemen festival dan kerja sama serupa antara negara dengan masyarakat sipil dalam konteks budaya lokal. Selain Indonesiana, Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) dan Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM) juga menjadi solusi mengatasi ketimpangan akses dalam pendidikan seni.
Kami menyebar 1.500 seniman dan penulis untuk mengajar ke sekolah-sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia dalam program GSMS. Program ini menghadirkan kesempatan bukan hanya bagi Seniman dalam memperkaya pengalaman artistik mereka di residensi, melainkan juga bagi para peserta didik di berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan kesetaraan ilmu pengetahuan di bidang seni, lanjutnya.
Sementara, KBKM merupakan program cultural hackathon yang mengundang dan mengajak kaum muda di seluruh Indonesia untuk berlomba membuat aplikasi, prototipe, gerakan, dan penelitian kolaboratif yang akan membantu upaya pemajuan kebudayaan,jelasnya.
Lebih lanjut, Hilmar menjelaskan adanya kolaborasi antarpemerintah dalam upaya memajukan kebudayaan Indonesia. Salah satu yang dikembangkan adalah Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) yang menjadi intrumen mengukur peran budaya dalam pembangunan.
Tentang Sidang Umum UNESCO
Sidang Umum (General Conference) merupakan Badan UNESCO yang menentukan kebijakan dan garis besar dari program-program organisasi. Sidang Umum UNESCO diadakan setiap 2 tahun sekali dan dihadiri oleh negara-negara anggota dan anggota asosiasi, organisasi antarpemerintah, dan organisasi non-pemerintah atau LSM untuk menentukan kebijakan dan jalur kerja organisasi. Fungsi dari Sidang Umum UNESCO antara lain adalah mendiskusikan berbagai isu yang berkaitan dengan kebijakan organisasi UNESCO, melakukan pemilihan anggota Dewan Eksekutif (Executive Board), melakukan pemilihan Direktur Jenderal setiap empat tahun sekali, dan menetapkan Strategi Jangka Menengah setiap delapan tahun sekali.
Sesi Sidang Umum ke-40 dilaksanakan di Kantor Pusat UNESCO tanggal 12-27 November 2019. Konferensi Umum UNESCO dihadiri oleh delegasi dari 193 negara untuk memutuskan masa depan dari beberapa masalah paling mendesak saat ini. Selama dua minggu, enam komisi, empat komite dan sekitar 25 agenda sampingan yang melibatkan kepala negara dan lebih dari 150 menteri menjadikan UNESCO sebagai laboratorium gagasan.(DED)
